Bisnis Global Perluas Tanggung Jawab Lingkungan hingga Rantai Pasok Tanggung jawab lingkungan perusahaan global tidak lagi berhenti pada pengurangan listrik di kantor, penanaman pohon, atau penerbitan laporan tahunan. Perusahaan kini dituntut mengetahui asal bahan baku, penggunaan air, kerusakan habitat, pencemaran, limbah produk, serta keadaan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi produksi.
Perubahan tersebut terlihat dalam OECD Responsible Business Outlook 2026. Laporan ini memeriksa informasi terbuka dari 10.000 perusahaan tercatat terbesar di dunia dan kebijakan pemerintah di 52 negara. OECD menemukan 69 persen perusahaan besar telah memiliki kebijakan dan sistem pengelolaan bisnis bertanggung jawab, tetapi jumlah perusahaan yang benar benar mengidentifikasi serta menangani persoalan sosial dan lingkungan masih jauh lebih kecil.
Temuan itu memperlihatkan adanya jarak antara janji dan pelaksanaan. Perusahaan dapat menyatakan mendukung lingkungan, tetapi belum tentu mengubah keputusan pembelian, memilih pemasok berdasarkan rekam jejak, memeriksa lokasi bahan baku, atau membuka hasil perbaikan kepada publik.
Tanggung Jawab Tidak Lagi Terbatas pada Pabrik Sendiri
Pada masa sebelumnya, perusahaan lebih banyak dinilai dari kegiatan yang berada di bawah kendali langsung. Pemeriksaan berpusat pada cerobong pabrik, saluran air limbah, penggunaan bahan kimia, pengelolaan sampah, dan izin lingkungan di satu lokasi.
Rangkaian produksi global membuat batas tersebut semakin sulit dipertahankan. Sebuah perusahaan makanan dapat membeli kakao dari ribuan petani, memakai kemasan dari pabrik lain, mengirim produk melalui perusahaan logistik, lalu menjualnya di puluhan negara.
Kerusakan hutan atau pencemaran mungkin tidak terjadi di kantor pusat. Persoalannya dapat muncul di kebun pemasok, tambang bahan baku, kapal pengangkut, pabrik kontrak, atau tempat pembuangan produk setelah digunakan konsumen.
OECD menyatakan tanggung jawab perusahaan kini mencakup perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, penurunan mutu ekosistem, deforestasi, polusi, dan limbah yang berkaitan dengan kegiatan sendiri maupun rantai pasok. Perusahaan juga diminta memeriksa produk, investasi, dan hubungan bisnis yang dapat memperbesar persoalan lingkungan.
Menurut penulis, perluasan tanggung jawab ini mengubah pertanyaan utama perusahaan. Pertanyaannya bukan lagi hanya apakah pabrik telah mematuhi izin, tetapi apakah seluruh cara perusahaan memperoleh keuntungan ikut merusak alam atau membebani masyarakat lain.
OECD Menemukan Janji Perusahaan Belum Merata
Komitmen perusahaan paling banyak berkaitan dengan korupsi dan emisi gas rumah kaca. Setelah itu, perhatian diarahkan pada kerja paksa, pekerja anak, serta hak asasi manusia.
Keanekaragaman hayati masih tertinggal. OECD menemukan hanya sekitar seperempat perusahaan besar tercatat yang memiliki komitmen mengenai perlindungan biodiversitas. Angka tersebut menunjukkan bahwa isu alam belum memperoleh kedudukan setara dengan karbon dalam kebijakan korporasi.
Kesenjangan juga terlihat pada hubungan dengan pemasok. Separuh perusahaan besar menyatakan memakai persyaratan lingkungan atau sosial ketika memilih pemasok. Namun, kurang dari 20 persen melaporkan telah mengevaluasi risiko pemasok secara lebih mendalam.
Sekitar 25 persen perusahaan memberikan pelatihan atau bekerja bersama pemasok mengenai persoalan lingkungan dan sosial. Akan tetapi, hanya 7 persen yang memasukkan kebijakan sosial rantai pasok ke keputusan pembelian. Hanya 3 persen yang membuka informasi mengenai peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja pada rantai pasoknya.
Angka tersebut penting karena kebijakan pembelian menentukan perilaku pemasok. Pemasok sulit memperbaiki pengolahan limbah, membayar tenaga kerja secara layak, atau mengganti mesin apabila pembeli terus menekan harga dan meminta pengiriman dalam waktu sangat singkat.
Lingkungan Mulai Dibaca sebagai Kesatuan Sistem
Pemanasan global pernah menjadi pusat pembicaraan lingkungan perusahaan. Banyak badan usaha menghitung emisi, membeli energi terbarukan, dan menetapkan sasaran penurunan karbon.
Karbon tetap penting, tetapi perhatian bisnis kini bergerak ke gambaran yang lebih luas. OECD menyebut dunia menghadapi tiga krisis planet sekaligus, yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta polusi. Ketiganya saling berhubungan dan tidak dapat ditangani melalui satu ukuran.
Perusahaan yang menurunkan emisi tetapi merusak hutan belum dapat disebut bertanggung jawab. Hal yang sama berlaku bagi perusahaan yang memakai kemasan berlabel ramah lingkungan, tetapi meningkatkan kebutuhan kayu dari kawasan yang rentan.
UN Global Compact menegaskan bahwa kegiatan baik pada satu bagian tidak dapat dipakai untuk menutupi kerugian pada bagian lain. Prinsipnya meminta perusahaan menjalankan nilai yang sama di seluruh tempat usaha, baik dalam perlindungan lingkungan, hak pekerja, hak masyarakat, maupun pencegahan korupsi.
Keanekaragaman Hayati Masuk ke Ruang Rapat Direksi
Perusahaan mulai menyadari bahwa kegiatan ekonomi bergantung pada tanah subur, air, hutan, penyerbuk, ikan, dan kestabilan ekosistem. Kehilangan unsur tersebut dapat menaikkan biaya produksi atau menghentikan pasokan.
Komisi Eropa menyebut ekosistem sehat menopang produksi pangan, bahan baku, persediaan air, ketahanan iklim, pariwisata, dan berbagai nilai budaya. Penurunan biodiversitas kemudian menjadi risiko yang dapat mengganggu rantai pasok, kestabilan keuangan, serta kesejahteraan manusia.
Taskforce on Nature related Financial Disclosures atau TNFD mendorong perusahaan mengidentifikasi hubungan mereka dengan alam. Penilaian tidak hanya memeriksa kerusakan yang ditimbulkan, tetapi juga ketergantungan perusahaan pada ekosistem.
Laporan status TNFD 2025 memperlihatkan semakin banyak perusahaan dan lembaga keuangan mulai menilai serta membuka informasi mengenai alam. Pelaku pasar menyadari ketahanan bisnis bergantung pada ketahanan ekosistem yang memasok bahan baku dan melindungi wilayah kegiatan mereka.
Bagi perusahaan perkebunan, pemeriksaan dapat mencakup kesuburan tanah, sumber air, tutupan hutan, dan keberadaan spesies penting. Bagi lembaga keuangan, pemeriksaan dapat diarahkan pada perusahaan yang dibiayai serta lokasi proyek yang menerima investasi.
Air Berubah Menjadi Risiko Utama Perusahaan
Air selama ini sering dicatat sebagai biaya utilitas. Perusahaan membayar tagihan, membangun sumur, atau memasang sistem pengolahan tanpa selalu melihat keadaan keseluruhan daerah aliran sungai.
Pendekatan tersebut mulai berubah. Perusahaan harus mengetahui apakah pengambilan airnya mengurangi persediaan warga, memperburuk kekeringan, atau mengambil sumber daya dari kawasan yang sudah mengalami tekanan tinggi.
CDP mencatat jumlah perusahaan yang membuka informasi risiko air meningkat dua kali lipat pada 2024. Perusahaan pelapor mengidentifikasi potensi kerugian keuangan senilai 339 miliar dolar AS yang berkaitan dengan risiko air. Meski begitu, jumlah pelapor air masih kurang dari 10.000 perusahaan, sedangkan pelapor iklim mencapai 22.165 perusahaan.
Alliance for Water Stewardship mendorong perusahaan menilai air melalui lima bagian, yakni keseimbangan jumlah, mutu, ekosistem dan biodiversitas, keselamatan dan sanitasi, serta tata kelola. Lebih dari 400 lokasi di sekitar 70 negara telah menerima sertifikasi berdasarkan standar tersebut.
Cara ini membuat perusahaan tidak cukup hanya mengurangi pemakaian air per unit produk. Pabrik dapat terlihat hemat, tetapi tetap menimbulkan persoalan apabila mengambil air dari daerah yang mengalami kekeringan atau membuang hasil olahan ke sungai yang dipakai masyarakat.
Pelacakan Bahan Baku Menjadi Kewajiban Baru
Perusahaan global mulai diminta menunjukkan lokasi asal komoditas secara lebih terperinci. Pembeli tidak lagi cukup menerima pernyataan dari pemasok bahwa bahan baku berasal dari sumber yang baik.
Olam Food Ingredients atau ofi menjadi salah satu contoh penggunaan teknologi untuk mengawasi deforestasi. Perusahaan tersebut memasok kakao, kopi, produk susu, kacang, dan rempah dari sekitar 2,75 juta petani. Hingga pertengahan 2026, ofi telah memetakan sekitar 730.000 kebun melalui perangkat digital.
Pemetaan dilakukan dengan mencatat batas kebun, kemudian memantau tutupan hutan menggunakan citra satelit. Perusahaan memakai Google Earth Engine, Global Forest Watch, serta sistem data internal untuk mengenali perubahan lahan.
ofi menargetkan kondisi forest positive pada 2030. Sasaran ini tidak hanya meminta perusahaan mencegah hilangnya hutan, tetapi juga membantu memulihkan tutupan pohon. Laporan perusahaan menyebut hampir 17 juta pohon telah ditanam di sekitar kebun pemasok.
Langkah tersebut juga berkaitan dengan Peraturan Deforestasi Uni Eropa. Perusahaan besar yang menjual komoditas tertentu di pasar Eropa harus menyediakan pernyataan uji tuntas dan data lokasi untuk membuktikan produknya tidak terkait pembukaan hutan yang dilarang.
Teknologi Tidak Menggantikan Pemeriksaan Lapangan
Citra satelit, kecerdasan buatan, dan data geospasial membantu perusahaan memeriksa wilayah yang sangat luas. Sistem dapat memberi peringatan ketika tutupan pohon berubah atau muncul kegiatan pembukaan lahan.
Namun, teknologi belum dapat berdiri sendiri. ofi mengakui hasil pemantauan satelit masih dapat menghasilkan peringatan yang keliru. Tim lapangan tetap dibutuhkan untuk memeriksa keadaan sebenarnya dan berbicara langsung dengan petani.
Pemetaan satu kebun juga dapat membutuhkan perjalanan panjang. Pemasok kecil berada di wilayah terpencil, tidak selalu memiliki dokumen lengkap, dan belum tentu memahami persyaratan perusahaan internasional.
Karena itu, tanggung jawab pembeli tidak seharusnya berhenti pada permintaan data. Perusahaan besar perlu membantu petani melakukan pemetaan, memenuhi standar, meningkatkan hasil panen, dan memperoleh penghasilan yang cukup.
Regulasi Mengubah Janji Menjadi Kewajiban
Perubahan perilaku perusahaan tidak hanya digerakkan oleh konsumen dan investor. Pemerintah mulai mengubah standar sukarela menjadi kewajiban hukum.
Uni Eropa menetapkan tugas uji tuntas bagi perusahaan sangat besar yang masuk dalam cakupan aturan. Mereka harus mengidentifikasi dan menangani persoalan hak asasi manusia serta lingkungan dalam kegiatan sendiri, anak perusahaan, dan rangkaian aktivitas bisnisnya.
Aturan juga meminta tersedianya saluran pengaduan, pemantauan, dan komunikasi terbuka. Perusahaan tidak cukup meminta pemasok menandatangani dokumen. Mereka harus melihat risiko yang sebenarnya dan mengambil tindakan untuk mencegah, mengurangi, atau menghentikan pelanggaran.
OECD mencatat 84 persen negara anggotanya telah memiliki regulasi terkait uji tuntas, pelaporan keberlanjutan, tanggung jawab perusahaan, atau persyaratan produk dan pasar. Hal ini membuat standar lingkungan semakin memengaruhi perdagangan lintas negara.
Pabrik di Asia, Afrika, atau Amerika Latin dapat terkena persyaratan Eropa meskipun tidak memiliki kantor di wilayah tersebut. Hubungan itu muncul karena mereka memasok bahan atau produk kepada perusahaan yang menjual barang di pasar Eropa.
Ekonomi Sirkular Memperpanjang Tanggung Jawab Setelah Produk Dijual
Perusahaan dahulu dapat menganggap tanggung jawab selesai setelah barang berpindah ke tangan konsumen. Sekarang, produsen semakin diminta memikirkan apa yang terjadi ketika produk rusak, usang, atau dibuang.
Ekonomi sirkular mendorong barang dirancang agar tahan lama, dapat diperbaiki, dipakai kembali, dan didaur ulang. Produsen juga dapat diminta membayar biaya pengumpulan serta pengolahan kemasan.
Perubahan dari plastik ke kertas memperlihatkan bahwa pergantian bahan tidak selalu otomatis lebih baik. Kemasan kertas dapat menggunakan serat baru dari hutan, memerlukan banyak air, atau dilapisi plastik yang menyulitkan proses daur ulang.
Karena itu, perusahaan harus menilai seluruh siklus produk, mulai dari pengambilan bahan, pembuatan, distribusi, penggunaan, sampai tahap setelah barang dibuang.
Penilaian tersebut mencegah perusahaan memindahkan beban dari satu bagian ke bagian lain. Pengurangan plastik, misalnya, tidak boleh menghasilkan peningkatan penebangan hutan atau konsumsi air yang jauh lebih besar.
Tanggung Jawab Lingkungan Berkaitan dengan Hak Masyarakat
Persoalan lingkungan hampir selalu mempunyai sisi sosial. Pencemaran air dapat mengganggu kesehatan, kerusakan hutan dapat menghilangkan sumber penghasilan, sedangkan pembangunan proyek dapat memunculkan sengketa tanah.
OECD meminta perusahaan memakai pendekatan yang berpusat pada manusia. Peralihan menuju kegiatan rendah karbon juga harus memperhatikan pekerja, konsumen, dan masyarakat yang dapat kehilangan pendapatan atau akses terhadap sumber daya.
Sebuah perusahaan dapat menutup fasilitas beremisi tinggi untuk memenuhi sasaran iklim. Namun, penutupan mendadak tanpa pelatihan atau perlindungan pekerja dapat menimbulkan persoalan baru.
Hal serupa terjadi pada larangan komoditas dari kawasan hutan. Petani kecil tidak seharusnya langsung dikeluarkan dari rantai pasok hanya karena mereka belum mampu menyediakan data lokasi. Perusahaan besar mempunyai kemampuan dana dan teknologi yang lebih besar untuk membantu proses penyesuaian.
Menurut penulis, tanggung jawab lingkungan yang baik tidak memindahkan biaya kepada petani, pekerja, atau warga desa. Perusahaan harus memperbaiki cara produksi sambil memastikan kelompok yang paling lemah tetap mempunyai tempat dalam kegiatan ekonomi.
Laporan Keberlanjutan Harus Berisi Hasil Nyata
Jumlah laporan keberlanjutan terus bertambah, tetapi kualitas informasi masih sangat beragam. Sebagian laporan penuh dengan target, penghargaan, dan kegiatan sosial, sementara data mengenai pencemaran, pemasok bermasalah, atau kegagalan sasaran hanya disebut secara terbatas.
OECD menilai pelaksanaan masih tertinggal dibandingkan komitmen. Temuan ini menjadi peringatan bahwa banyak perusahaan telah membangun kebijakan, tetapi belum menunjukkan hasil yang dapat diperiksa.
Laporan yang kuat perlu memuat lokasi risiko, angka dasar, sasaran, waktu pencapaian, metode pengukuran, serta perkembangan tahunan. Perusahaan juga perlu menjelaskan sasaran yang gagal dan langkah perbaikannya.
Pemeriksaan oleh pihak independen semakin dibutuhkan. Data emisi, air, limbah, dan rantai pasok dapat memengaruhi keputusan investor serta penilaian konsumen, sehingga kesalahan atau klaim berlebihan dapat menyesatkan pasar.
Istilah hijau juga harus digunakan secara hati hati. Produk dengan kemasan berwarna alami atau tulisan berkelanjutan belum tentu mempunyai jejak lingkungan lebih rendah. Klaim harus didukung perhitungan yang jelas dan dapat diuji.
Indonesia Bergerak dari Kepatuhan Menuju Penilaian Menyeluruh
Perubahan global mulai terlihat dalam kebijakan Indonesia. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PROPER tidak hanya memeriksa kepatuhan dasar, tetapi juga mendorong efisiensi sumber daya, inovasi, ekonomi sirkular, perlindungan biodiversitas, dan pemberdayaan masyarakat.
Pada periode 2024 sampai 2025, sebanyak 5.476 perusahaan mengikuti PROPER. Jumlah itu meningkat 22 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sebanyak 39 perusahaan mendapat peringkat Emas dan 243 perusahaan mendapat peringkat Hijau, sedangkan mayoritas berada pada tingkat kepatuhan Biru.
Penilaian untuk kelompok tertinggi memakai pendekatan daur hidup produk. Perusahaan diperiksa mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, penggunaan, hingga pengelolaan limbah. Pendekatan ini sejalan dengan tuntutan global yang meminta perusahaan melihat seluruh rantai kegiatan.
PROPER mencatat 1.806 inovasi lingkungan dan sosial dalam periode tersebut. Kegiatannya mencakup efisiensi energi dan air, penurunan emisi, pengelolaan limbah berbasis sirkular, serta perlindungan keanekaragaman hayati.
Sektor Keuangan Mulai Menilai Kegiatan Usaha Lebih Rinci
Perubahan tanggung jawab perusahaan juga bergerak melalui bank dan pasar modal. Lembaga keuangan perlu mengetahui apakah dana yang disalurkan mendukung kegiatan rendah karbon atau justru membiayai kerusakan lingkungan.
Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 3 pada Februari 2026. Taksonomi tersebut melengkapi kriteria untuk sektor yang berkaitan dengan target iklim nasional, termasuk pertanian, perkebunan, perikanan, manufaktur, air, pengelolaan limbah, teknologi informasi, dan jasa profesional.
TKBI memakai prinsip Do No Significant Harm. Sebuah kegiatan tidak cukup memberikan manfaat pada satu sasaran lingkungan apabila pada saat yang sama menimbulkan kerusakan besar pada bagian lain.
OJK juga menemukan perbankan Indonesia telah mengalami kemajuan dalam pembentukan unit khusus, kebijakan internal, dan mutu laporan. Meski demikian, penggabungan risiko iklim serta risiko keberlanjutan ke pengelolaan risiko inti dan pengukuran portofolio masih perlu diperkuat.
Bank nantinya tidak hanya menilai kemampuan debitur membayar cicilan. Mereka juga semakin perlu menilai lokasi usaha, penggunaan sumber daya, emisi, pengelolaan limbah, serta kesiapan perusahaan menghadapi aturan perdagangan global.
Pemasok Indonesia Perlu Menyiapkan Data Sejak Awal
Perusahaan Indonesia yang memasok sawit, kopi, karet, kakao, kayu, tekstil, mineral, dan produk manufaktur kepada pembeli global akan menghadapi permintaan data yang semakin rinci.
Pembeli dapat meminta koordinat kebun, asal bahan, catatan emisi, penggunaan air, dokumen tenaga kerja, izin, serta bukti bahwa produk tidak berasal dari pembukaan hutan yang melanggar ketentuan.
Persyaratan ini dapat menjadi beban bagi usaha kecil apabila diterapkan tanpa pendampingan. Banyak petani dan pemasok belum memiliki sistem digital, tenaga khusus, atau biaya untuk sertifikasi.
Perusahaan besar Indonesia dapat membangun sistem bersama, menyediakan pelatihan, membiayai pemetaan, dan membantu pemasok memperbaiki pengelolaan. Pilihan lain berupa memutus kontrak secara langsung justru dapat menghilangkan pendapatan masyarakat tanpa menyelesaikan kerusakan di lapangan.
Data juga harus dipakai untuk perbaikan, bukan hanya dikumpulkan demi memenuhi formulir. Peta kebun dapat membantu mencegah deforestasi, tetapi informasi yang sama juga dapat dipakai untuk memperbaiki produktivitas, penanganan tanah, penggunaan pupuk, dan ketahanan petani terhadap perubahan cuaca.
Bisnis global sedang bergerak menuju ukuran tanggung jawab yang lebih luas. Perusahaan dinilai dari emisi, air, hutan, biodiversitas, limbah, pekerja, masyarakat, pemasok, serta keadaan produk setelah dipakai. Bagi dunia usaha Indonesia, perubahan ini akan terasa melalui persyaratan pembeli, penilaian bank, pengawasan pemerintah, dan keputusan investor yang semakin bergantung pada data lingkungan yang dapat dibuktikan.
Comment