Kredit Digital Apakah OJK 2025?

Kredit Digital dan OJK 2025: Persiapan Menuju Masa Depan

Kredit Digital Apakah Ojk 2025 – Industri kredit digital di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan akses dan proses yang cepat menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Namun, pertumbuhan ini juga menghadirkan tantangan dalam hal pengawasan dan regulasi. Artikel ini akan membahas perkembangan industri kredit digital hingga 2024, peran OJK dalam pengawasannya, regulasi yang relevan, tren di tahun 2025, dan dampak teknologi terhadap perkembangannya.

Isi :

Perkembangan Industri Kredit Digital di Indonesia hingga 2024

Pertumbuhan industri fintech lending di Indonesia sangat signifikan, ditandai dengan peningkatan jumlah perusahaan fintech yang menawarkan layanan kredit digital. Hal ini didorong oleh penetrasi internet dan smartphone yang semakin luas, serta preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih praktis dan efisien. Tahun 2024 mencatat peningkatan transaksi kredit digital yang signifikan, meskipun data pasti masih dalam proses pengumpulan dan analisis oleh berbagai lembaga riset.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Industri Kredit Digital

OJK memegang peran krusial dalam mengawasi dan mengatur industri kredit digital untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK menerbitkan berbagai peraturan dan pedoman untuk memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan transparan dari penyelenggara layanan kredit digital.

Regulasi OJK yang Relevan dengan Kredit Digital

OJK telah menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur industri fintech lending, termasuk aturan mengenai perlindungan konsumen, kewajiban pelaporan, dan persyaratan permodalan. Beberapa regulasi penting mencakup pedoman terkait penggunaan data pribadi, batasan suku bunga, dan proses penagihan yang etis. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

POJK tentang Fintech Lending
Aturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen
Regulasi terkait penagihan yang bertanggung jawab

Tren Utama Industri Kredit Digital di Tahun 2025

Diperkirakan beberapa tren akan mendominasi industri kredit digital pada tahun 2025. Tren ini didorong oleh perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen.

Peningkatan penggunaan teknologi AI dan big data: Teknologi ini akan digunakan untuk meningkatkan proses verifikasi kredit, deteksi penipuan, dan personalisasi layanan. Contohnya, penggunaan algoritma untuk menilai kelayakan kredit secara lebih akurat dan efisien.
Integrasi dengan layanan keuangan lainnya: Platform kredit digital akan semakin terintegrasi dengan layanan keuangan lainnya, seperti pembayaran digital dan investasi. Misalnya, integrasi dengan dompet digital untuk mempermudah proses pembayaran cicilan.
Pertumbuhan kredit digital berbasis syariah: Seiring dengan peningkatan minat terhadap produk keuangan syariah, diperkirakan akan ada peningkatan permintaan terhadap layanan kredit digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, munculnya platform fintech yang khusus menawarkan produk pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Dampak Teknologi terhadap Perkembangan Kredit Digital di Indonesia

Teknologi berperan sangat signifikan dalam mendorong perkembangan kredit digital di Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memungkinkan akses yang lebih luas, proses yang lebih cepat, dan biaya operasional yang lebih rendah. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan keuangan tradisional.

Sebagai contoh, penggunaan aplikasi mobile telah mempermudah proses pengajuan dan pencairan kredit, sementara teknologi blockchain berpotensi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi.

Regulasi OJK Terkait Kredit Digital di 2025

Industri fintech, khususnya yang bergerak di bidang kredit digital, tengah menghadapi dinamika yang signifikan. Perkembangan teknologi yang pesat beriringan dengan kebutuhan regulasi yang adaptif untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Tahun 2025 menjadi titik penting dalam hal ini, di mana OJK diperkirakan akan memperbarui atau menerapkan regulasi baru terkait kredit digital. Artikel ini akan mengulas secara rinci regulasi tersebut, membandingkannya dengan regulasi di negara-negara ASEAN lainnya, serta menganalisis potensi dampaknya terhadap industri.

Rekomendasi :

Peraturan OJK yang Berlaku atau Diperbarui di Tahun 2025

OJK terus berupaya menyempurnakan kerangka regulasi untuk industri fintech lending. Meskipun detail regulasi di tahun 2025 masih bersifat proyeksi, diperkirakan fokus akan tetap pada perlindungan konsumen, pencegahan penyalahgunaan data, dan transparansi operasional. Hal ini mencakup aspek seperti batasan suku bunga, kewajiban verifikasi identitas peminjam, dan pengelolaan data pribadi yang lebih ketat. Selain itu, OJK mungkin akan memperketat pengawasan terhadap praktik pinjaman online yang tidak bertanggung jawab, seperti penagihan yang agresif dan penggunaan data pribadi yang melanggar etika. Implementasi sistem pelaporan yang lebih terintegrasi juga diprediksi akan menjadi bagian dari regulasi yang diperbarui.

Perbandingan Regulasi Kredit Digital Indonesia dengan Negara ASEAN Lainnya

Regulasi kredit digital di Indonesia, meskipun masih terus berkembang, menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen. Namun, perbandingan dengan negara-negara ASEAN lainnya diperlukan untuk melihat praktik terbaik dan potensi area perbaikan. Perbedaan regulasi antar negara ASEAN terutama terletak pada pendekatan dan fokus regulasi, termasuk tingkat pengawasan, batasan suku bunga, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Negara	Regulasi Utama	Fokus Regulasi	Tahun Berlaku
Indonesia	POJK tentang Fintech Lending (Contoh: POJK No. 77/POJK.01/2021)	Perlindungan Konsumen, Pencegahan Penyalahgunaan Data, Transparansi	2021 (dan terus diperbarui)
Singapura	(Contoh: MAS guidelines on digital lending)	Stabilitas Keuangan, Perlindungan Konsumen, Anti-Money Laundering	Berkelanjutan, diperbarui secara berkala
Thailand	(Contoh: regulasi dari Bank of Thailand terkait digital lending)	Perlindungan Konsumen, Pencegahan Hutang Bermasalah	Berkelanjutan, diperbarui secara berkala
Malaysia	(Contoh: regulasi dari Bank Negara Malaysia terkait digital lending)	Perlindungan Konsumen, Keuangan Inklusif	Berkelanjutan, diperbarui secara berkala
Vietnam	(Contoh: regulasi dari State Bank of Vietnam terkait digital lending)	Perlindungan Konsumen, Pencegahan Risiko Sistemik	Berkelanjutan, diperbarui secara berkala

Catatan: Informasi di atas merupakan gambaran umum dan perlu diverifikasi dengan sumber resmi masing-masing negara.

Dampak Perubahan Regulasi OJK terhadap Perkembangan Industri Kredit Digital

Perubahan regulasi OJK akan berdampak signifikan terhadap perkembangan industri kredit digital di Indonesia. Regulasi yang lebih ketat dapat mengurangi risiko bagi konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap platform pinjaman online. Namun, hal ini juga dapat meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan fintech dan memperlambat pertumbuhan industri. Di sisi lain, regulasi yang jelas dan terukur dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab.

Tantangan Perusahaan Fintech dalam Menghadapi Regulasi Baru, Kredit Digital Apakah Ojk 2025

Perusahaan fintech akan menghadapi beberapa tantangan dalam menghadapi regulasi baru. Tantangan utama termasuk adaptasi sistem dan proses bisnis agar sesuai dengan regulasi yang diperbarui, peningkatan biaya kepatuhan, dan persaingan yang semakin ketat. Kemampuan perusahaan fintech untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan cepat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini. Penting bagi perusahaan fintech untuk berkolaborasi dengan OJK dan memahami secara mendalam regulasi yang berlaku agar dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan.

Dampak Kredit Digital terhadap Ekonomi Indonesia di 2025

Kredit digital telah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam mendorong inklusi keuangan dan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Namun, perluasan akses kredit digital juga menghadirkan sejumlah risiko yang perlu dikelola dengan bijak agar manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan dan risiko sistemik dapat diminimalisir. Tahun 2025 menjadi titik penting untuk mengamati dampak nyata dari perkembangan ini terhadap perekonomian Indonesia.

Potensi Positif Kredit Digital terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia

Kredit digital secara signifikan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan perbankan tradisional. Proses pengajuan yang lebih mudah, persyaratan yang lebih sederhana, dan jangkauan yang luas memungkinkan UMKM dan individu di daerah terpencil untuk memperoleh pembiayaan. Hal ini berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

Peningkatan akses kredit bagi UMKM di daerah terpencil.
Pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang sebelumnya kurang terlayani.
Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.

Potensi Risiko Kredit Digital bagi Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia

Pertumbuhan pesat kredit digital juga membawa sejumlah risiko. Tingginya tingkat penyaluran kredit tanpa pengawasan yang ketat dapat berpotensi meningkatkan risiko kredit macet (NPL). Selain itu, kerentanan terhadap kejahatan siber dan penipuan online juga perlu diwaspadai. Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat juga dapat menyebabkan penyalahgunaan produk kredit digital.

Peningkatan risiko kredit macet (NPL) jika tidak dikelola dengan baik.
Kerentanan terhadap kejahatan siber dan penipuan online.
Risiko over-indebtedness bagi peminjam.

Diagram Dampak Positif dan Negatif Kredit Digital terhadap Perekonomian

Berikut ilustrasi gambaran dampak positif dan negatif kredit digital terhadap perekonomian. Diagram ini menggambarkan keseimbangan antara potensi manfaat dan risiko yang perlu dipertimbangkan. Potensi positif ditunjukkan dengan lingkaran yang lebih besar, mencerminkan dampak inklusi keuangan yang luas, sementara potensi negatif ditunjukkan dengan lingkaran yang lebih kecil, namun tetap signifikan dan perlu dikelola.

Diagram (deskripsi): Sebuah lingkaran besar mewakili dampak positif (peningkatan akses keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan inklusi keuangan). Di dalam lingkaran besar tersebut, terdapat lingkaran yang lebih kecil mewakili dampak negatif (risiko kredit macet, kejahatan siber, dan over-indebtedness). Ukuran lingkaran menggambarkan proporsi relatif dari dampak positif dan negatif, dengan dampak positif yang lebih dominan.

Strategi Pemerintah untuk Memaksimalkan Manfaat dan Meminimalisir Risiko Kredit Digital

Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam memaksimalkan manfaat dan meminimalisir risiko kredit digital. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital, pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara fintech, dan penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri fintech sangat krusial untuk menciptakan ekosistem kredit digital yang sehat dan berkelanjutan.

Peningkatan literasi digital masyarakat.
Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap fintech lending.
Pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung transaksi digital.
Promosi penggunaan kredit digital yang bertanggung jawab.

Contoh Kasus Dampak Kredit Digital terhadap Sektor UMKM di Indonesia

Contoh kasus: Sebuah UMKM di daerah pedesaan yang sebelumnya kesulitan mengakses pinjaman bank konvensional, kini dapat memperoleh modal usaha melalui platform fintech lending. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, di sisi lain, terdapat pula kasus UMKM yang mengalami kesulitan membayar cicilan pinjaman akibat kurangnya perencanaan keuangan yang matang, menunjukkan pentingnya literasi digital dan manajemen keuangan yang baik.

Inovasi dan Teknologi dalam Kredit Digital 2025: Kredit Digital Apakah Ojk 2025

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi industri keuangan, khususnya dalam sektor kredit. Menuju tahun 2025, inovasi dan penerapan teknologi semakin intensif, membentuk lanskap kredit digital yang lebih efisien, inklusif, dan aman. Artikel ini akan mengulas beberapa inovasi teknologi kunci yang akan membentuk wajah kredit digital di masa depan.

Penerapan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI), big data, blockchain, dan metaverse menjanjikan transformasi signifikan dalam proses pengajuan, verifikasi, dan pengelolaan kredit digital. Hal ini berdampak pada peningkatan aksesibilitas, efisiensi operasional, dan pengurangan risiko kredit.

Penerapan AI dan Big Data dalam Kredit Digital

Kecerdasan buatan (AI) dan big data memainkan peran krusial dalam optimasi proses kredit digital. AI digunakan untuk menganalisis data calon debitur secara otomatis dan cepat, meliputi riwayat transaksi, profil sosial media, dan data alternatif lainnya. Big data menyediakan kumpulan informasi yang luas untuk melatih algoritma AI dan meningkatkan akurasi prediksi risiko kredit. Proses ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan persetujuan kredit, serta memungkinkan akses kredit bagi individu yang sebelumnya sulit dilayani oleh sistem konvensional.

Manfaat AI dan Big Data: Peningkatan efisiensi proses, aksesibilitas yang lebih luas, pengurangan risiko kredit, personalisasi penawaran kredit, deteksi fraud yang lebih efektif.
Kekurangan AI dan Big Data: Potensi bias algoritma, kerentanan terhadap serangan siber, kebutuhan data yang besar dan kompleks, permasalahan privasi data, dan kompleksitas implementasi.

Potensi Perkembangan Teknologi Blockchain dalam Kredit Digital

Teknologi blockchain menawarkan solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam ekosistem kredit digital. Dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan aman, blockchain dapat digunakan untuk mencatat dan memverifikasi transaksi kredit secara real-time, mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan antara pemberi dan penerima kredit. Sistem ini juga dapat mempercepat proses penyelesaian transaksi dan mengurangi biaya operasional.

Sebagai contoh, blockchain dapat digunakan untuk menciptakan catatan kredit yang terdistribusi dan transparan, sehingga memudahkan akses informasi kredit bagi pemberi pinjaman dan mengurangi risiko informasi yang tidak akurat atau manipulasi data. Implementasi smart contract pada platform blockchain dapat pula mengotomatiskan proses persetujuan dan pencairan kredit, meningkatkan efisiensi dan mengurangi intervensi manual.

Skenario Penggunaan Teknologi Metaverse dalam Layanan Kredit Digital

Meskipun masih dalam tahap awal perkembangan, metaverse berpotensi untuk merevolusi pengalaman pelanggan dalam layanan kredit digital. Bayangkan sebuah skenario di mana calon debitur dapat berinteraksi dengan agen virtual dalam lingkungan metaverse untuk berkonsultasi mengenai produk kredit, mengajukan permohonan, dan menerima informasi secara real-time. Pengalaman yang imersif dan interaktif ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempermudah akses ke layanan keuangan.

Sebagai ilustrasi, sebuah bank dapat menciptakan cabang virtual di dalam metaverse, memungkinkan pelanggan untuk melakukan konsultasi kredit dengan avatar perwakilan bank, menjelajahi informasi produk kredit secara visual dan interaktif, serta mensimulasikan berbagai skenario keuangan dalam lingkungan virtual yang aman dan nyaman. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman pelanggan terhadap produk kredit dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Perlindungan Konsumen dalam Kredit Digital di 2025

Perkembangan pesat teknologi digital telah mendorong pertumbuhan industri kredit digital di Indonesia. Hal ini membawa kemudahan akses bagi masyarakat, namun juga meningkatkan risiko penipuan dan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam sektor ini menjadi krusial, terutama menjelang tahun 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dan akan terus berupaya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan layanan kredit digital.

Mekanisme Perlindungan Konsumen OJK dalam Industri Kredit Digital

OJK menerapkan berbagai mekanisme untuk melindungi konsumen dalam industri kredit digital. Beberapa di antaranya termasuk pengawasan ketat terhadap penyelenggara fintech lending, penetapan regulasi yang jelas dan transparan terkait suku bunga, biaya, dan proses penagihan, serta penyediaan saluran pengaduan bagi konsumen yang mengalami masalah. OJK juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan digital.

Tips untuk Konsumen Agar Terhindar dari Penipuan Kredit Digital

Sebelum mengajukan pinjaman online, pastikan Anda memahami seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku. Verifikasi legalitas perusahaan fintech lending melalui website resmi OJK. Hati-hati terhadap penawaran pinjaman dengan bunga rendah yang tidak masuk akal. Jangan pernah memberikan akses penuh ke data pribadi Anda tanpa verifikasi terlebih dahulu. Laporkan setiap indikasi penipuan kepada pihak berwajib dan OJK.

Tantangan dalam Melindungi Konsumen di Era Kredit Digital

Tantangan utama dalam melindungi konsumen di era kredit digital adalah kecepatan perkembangan teknologi yang seringkali melampaui kecepatan regulasi. Munculnya inovasi produk dan layanan baru secara terus-menerus membutuhkan adaptasi yang cepat dari OJK. Selain itu, tingkat literasi keuangan digital masyarakat yang masih beragam juga menjadi kendala. Penipuan yang semakin canggih dan terorganisir juga merupakan tantangan yang signifikan.

Langkah-Langkah yang Perlu Diambil Konsumen Jika Mengalami Masalah dengan Layanan Kredit Digital

Kumpulkan bukti-bukti transaksi dan komunikasi dengan pihak fintech lending.
Hubungi layanan pelanggan fintech lending untuk menyampaikan keluhan.
Ajukan pengaduan secara resmi kepada OJK melalui saluran yang tersedia.
Jika perlu, konsultasikan masalah hukum Anda dengan pihak yang berkompeten.

Solusi untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Digital

Peningkatan literasi keuangan digital dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui kampanye edukasi publik yang masif dan mudah diakses, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas, pengembangan modul pelatihan online yang interaktif dan menarik, serta pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi keuangan yang akurat dan mudah dipahami. Program pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat dan influencer juga dapat efektif dalam menjangkau berbagai kalangan.

Pertanyaan Umum dan Jawaban tentang Kredit Digital dan OJK 2025

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, termasuk akses terhadap kredit. Kredit digital, yang ditawarkan melalui platform online oleh perusahaan fintech, semakin populer. Namun, kehadirannya juga menimbulkan berbagai pertanyaan seputar keamanan, pengawasan, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pemahaman mengenai regulasi OJK dan praktik terbaik dalam penggunaan kredit digital sangat penting. Berikut penjelasan mengenai beberapa pertanyaan umum terkait kredit digital dan persiapan OJK hingga tahun 2025.

Persyaratan Mendapatkan Kredit Digital

Persyaratan untuk mendapatkan kredit digital bervariasi tergantung pada penyedia layanan dan jenis produk kredit yang ditawarkan. Umumnya, peminjam perlu memenuhi beberapa persyaratan dasar, seperti memiliki identitas diri yang sah (KTP), memiliki nomor telepon aktif, dan memiliki riwayat keuangan yang baik. Beberapa penyedia juga mungkin meminta bukti penghasilan atau slip gaji, serta informasi mengenai pekerjaan dan alamat tempat tinggal. Proses verifikasi identitas dan kelayakan kredit biasanya dilakukan secara online melalui sistem yang terintegrasi dengan database yang dimiliki oleh perusahaan fintech dan lembaga informasi kredit.

Cara Mengajukan Keberatan Terkait Kredit Digital

Jika mengalami masalah dengan kredit digital, seperti perhitungan bunga yang tidak sesuai atau praktik penagihan yang tidak etis, Anda dapat mengajukan keberatan. Langkah pertama adalah menghubungi langsung penyedia layanan kredit digital untuk menyampaikan keluhan Anda. Jika penyelesaian tidak tercapai, Anda dapat mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kanal resmi yang telah disediakan, seperti website resmi OJK atau aplikasi pengaduan. OJK akan menindaklanjuti pengaduan Anda dan melakukan investigasi terhadap penyedia layanan yang bersangkutan. Bukti-bukti transaksi dan komunikasi yang relevan sangat penting untuk memperkuat pengaduan Anda.

Keamanan Kredit Digital

Keamanan kredit digital menjadi perhatian utama. Penyedia layanan kredit digital yang terdaftar dan diawasi oleh OJK umumnya menerapkan sistem keamanan yang ketat untuk melindungi data pribadi dan transaksi keuangan pengguna. Namun, tetap penting bagi pengguna untuk berhati-hati dan waspada terhadap potensi penipuan. Pastikan Anda hanya menggunakan platform yang terpercaya dan memiliki izin resmi dari OJK. Hindari memberikan informasi pribadi yang sensitif kepada pihak yang tidak dikenal atau melalui tautan mencurigakan. Selalu periksa keaslian website dan aplikasi sebelum melakukan transaksi.

Pengawasan OJK terhadap Perusahaan Fintech yang Menyediakan Kredit Digital

OJK berperan penting dalam mengawasi perusahaan fintech yang menyediakan kredit digital untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengawasan meliputi aspek perizinan, kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan data pribadi, dan praktik penagihan yang bertanggung jawab. OJK secara berkala melakukan pemeriksaan dan audit terhadap perusahaan fintech untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. OJK juga menyediakan kanal pengaduan bagi konsumen yang mengalami masalah dengan layanan kredit digital.

Perbedaan Kredit Digital dengan Kredit Konvensional

Kredit digital dan kredit konvensional memiliki beberapa perbedaan utama. Kredit digital umumnya ditawarkan secara online melalui platform digital, proses pengajuannya lebih cepat dan mudah, dan seringkali membutuhkan dokumen yang lebih sedikit dibandingkan dengan kredit konvensional. Namun, aksesibilitas kredit digital juga bergantung pada skor kredit dan riwayat keuangan peminjam. Kredit konvensional biasanya diajukan secara langsung ke lembaga keuangan seperti bank, dan prosesnya cenderung lebih lama dan memerlukan persyaratan yang lebih ketat. Meskipun demikian, kedua jenis kredit tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan akses pembiayaan kepada individu atau bisnis.