Gelombang aduan konsumen terkait kekerasan penagihan pembiayaan STNK only terus mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Pola penjualan kendaraan bermotor dengan skema pembiayaan yang hanya mengagunkan STNK, tanpa BPKB di tangan konsumen, ternyata membuka ruang lebar bagi praktik penagihan yang kasar, intimidatif, hingga mengarah pada kekerasan fisik dan psikologis. Otoritas Jasa Keuangan OJK mulai turun tangan, mengungkap berbagai dampak yang tidak hanya menyentuh sisi hukum dan perlindungan konsumen, tetapi juga menyentuh rasa aman masyarakat dalam bertransaksi.
Lonjakan Aduan ke OJK dan Sorotan pada kekerasan penagihan pembiayaan STNK only
Dalam beberapa tahun terakhir, kanal pengaduan OJK menerima peningkatan laporan terkait praktik penagihan yang tidak manusiawi dalam skema pembiayaan kendaraan. Banyak di antaranya berkaitan dengan pola pembiayaan yang dikenal di lapangan sebagai STNK only, di mana konsumen memegang STNK dan kendaraan, sementara BPKB ditahan lembaga pembiayaan atau pihak tertentu yang bekerja sama.
OJK menyoroti bahwa sebagian besar pengaduan bukan hanya soal keterlambatan pembayaran, melainkan cara penagihan yang dilakukan. Penagih lapangan yang kerap tidak memiliki sertifikasi penagihan beretika datang ke rumah debitur dengan nada mengancam, membawa rombongan, bahkan ada kasus yang disertai perusakan barang atau upaya paksa menarik kendaraan tanpa prosedur resmi.
Pola ini menempatkan debitur dalam posisi tertekan. Mereka tidak hanya berhadapan dengan kewajiban cicilan, tetapi juga rasa takut dan malu di hadapan tetangga atau lingkungan sekitar. OJK menilai, praktik ini melanggar prinsip dasar perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan perlakuan yang wajar.
Memahami Skema Pembiayaan STNK Only yang Rawan Disalahgunakan
Skema pembiayaan yang di lapangan dikenal sebagai STNK only sejatinya lahir dari kebutuhan pasar yang ingin proses cepat dan uang muka rendah. Konsumen tergiur dapat langsung membawa pulang kendaraan hanya dengan menunjukkan dokumen identitas dan membayar sejumlah uang muka, sementara pengurusan BPKB dan dokumen lain sepenuhnya dipegang pihak pembiayaan.
Dalam praktiknya, banyak konsumen tidak benar benar memahami perjanjian yang mereka tandatangani. Kontrak pembiayaan kerap menggunakan istilah hukum dan keuangan yang rumit, sehingga posisi tawar konsumen menjadi lemah sejak awal. Ketika mulai terjadi keterlambatan pembayaran, celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum penagih untuk menekan debitur dengan dalih klausul perjanjian.
OJK menilai, minimnya edukasi keuangan menjadi salah satu akar masalah. Banyak konsumen yang berpenghasilan harian atau informal tidak melakukan perhitungan matang atas kemampuan membayar cicilan, apalagi mempersiapkan dana darurat. Begitu terjadi penurunan pendapatan atau kondisi darurat, cicilan macet, dan penagihan agresif pun dimulai.
Regulasi OJK dan Batas Etika Penagihan yang Kerap Dilanggar
OJK sebenarnya telah mengeluarkan berbagai aturan terkait tata cara penagihan yang beretika, termasuk larangan penggunaan kekerasan, ancaman, intimidasi, dan penyebaran informasi yang memalukan kepada pihak ketiga. Penagih wajib memiliki sertifikasi, mengikuti pelatihan, serta terikat pada kode etik yang jelas.
Namun, dalam praktik kekerasan penagihan pembiayaan STNK only, celah muncul karena banyak perusahaan pembiayaan menggunakan pihak ketiga atau debt collector freelance. Pengawasan internal menjadi lemah, sementara perusahaan kerap berkilah bahwa tindakan di lapangan adalah inisiatif oknum.
OJK menegaskan bahwa lembaga pembiayaan tetap bertanggung jawab atas perilaku penagih yang mereka gunakan. Kewajiban untuk memastikan penagihan dilakukan dengan cara yang manusiawi dan sesuai standar menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Ketika kekerasan terjadi, argumen “oknum” tidak lagi bisa dijadikan tameng untuk lari dari tanggung jawab.
“Selama perusahaan pembiayaan masih menutup mata terhadap cara kerja penagih di lapangan, kekerasan akan selalu menjadi ‘metode cepat’ yang digunakan untuk mengejar tunggakan.”
Kekerasan Fisik dan Psikis di Lapangan, dari Intimidasi hingga Perampasan
Laporan yang masuk ke OJK dan lembaga perlindungan konsumen menunjukkan pola yang mirip. Penagih datang bergerombol, sering kali tanpa surat tugas resmi yang jelas. Mereka berbicara dengan suara keras, menekan anggota keluarga lain yang tidak tahu menahu soal kontrak pembiayaan, bahkan ada yang mengancam akan menyebarkan foto atau video ke media sosial jika cicilan tidak segera dibayar.
Dalam kasus yang lebih ekstrem, terjadi penarikan paksa kendaraan di jalan atau di depan rumah tanpa melalui prosedur hukum. Debitur yang mencoba mempertahankan kendaraannya dihadapkan pada tekanan fisik, terkadang terseret, terjatuh, atau mengalami kekerasan langsung. Situasi ini bukan hanya melanggar aturan penagihan, tetapi juga berpotensi masuk ranah pidana.
Di sisi lain, kekerasan psikologis sering kali meninggalkan luka lebih dalam. Anak anak yang menyaksikan orang tuanya dimarahi di depan rumah, pasangan yang dipermalukan di depan tetangga, hingga ancaman yang terus menerus melalui telepon atau pesan singkat. Trauma dan rasa tidak aman ini jarang tercatat dalam angka statistik, tetapi dirasakan nyata oleh korban.
Posisi Konsumen yang Lemah dalam Sengketa kekerasan penagihan pembiayaan STNK only
Dalam sengketa kekerasan penagihan pembiayaan STNK only, konsumen sering kali berada di posisi terjepit. Di satu sisi, mereka memang memiliki kewajiban membayar cicilan sesuai perjanjian. Di sisi lain, cara penagihan yang melampaui batas membuat mereka takut untuk melapor atau menggugat, karena khawatir akan pembalasan atau tekanan lebih besar.
Banyak korban yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak mengadukan tindakan penagihan yang melanggar hukum ke OJK, kepolisian, atau lembaga perlindungan konsumen. Ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh oknum penagih untuk terus menekan, seolah olah mereka memiliki kewenangan penuh untuk melakukan apa saja demi mengejar pembayaran.
Kelemahan lain terletak pada akses bantuan hukum. Konsumen kelas menengah bawah yang menjadi target utama skema STNK only umumnya tidak memiliki pendampingan hukum. Ketika bersentuhan dengan aparat, mereka kerap merasa kalah duluan karena tidak memahami prosedur dan hak hak mereka.
Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan dan Penguatan Pengawasan OJK
OJK menyoroti bahwa perusahaan pembiayaan tidak bisa hanya berfokus pada target penyaluran kredit dan tingkat kolektibilitas, lalu mengabaikan cara penagihan yang digunakan. Perusahaan wajib memiliki standar operasional prosedur yang tegas, sistem pengawasan terhadap agen penagihan, serta mekanisme sanksi internal yang nyata bagi pelaku pelanggaran.
Penguatan pengawasan dilakukan melalui inspeksi, permintaan laporan berkala, hingga analisis pola pengaduan konsumen. Jika ditemukan pola berulang kekerasan penagihan pembiayaan STNK only yang melibatkan satu perusahaan tertentu, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, teguran keras, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin dalam kasus yang sangat berat.
Namun, pengawasan formal saja tidak cukup. Diperlukan juga komitmen manajemen puncak perusahaan pembiayaan untuk mengubah budaya kerja. Selama penagih yang agresif dianggap sebagai “paling efektif” dan dihargai karena mampu menekan tunggakan, perubahan di lapangan akan berjalan sangat lambat.
Peran Kepolisian dan Aspek Pidana dalam Kasus Penagihan Kasar
Ketika kekerasan dalam penagihan sudah menyentuh fisik, ancaman serius, atau perusakan, ranahnya tidak lagi sebatas pelanggaran administratif sektor jasa keuangan. Di titik ini, kepolisian memiliki peran penting untuk menindak pelaku sesuai Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan aturan lain yang relevan.
Penarikan paksa kendaraan tanpa prosedur yang sah, terutama jika disertai kekerasan atau perampasan di jalan, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Demikian pula ancaman yang mengarah pada pemerasan, intimidasi, atau penyebaran aib. Kolaborasi antara OJK dan kepolisian menjadi kunci agar pelaku kekerasan tidak hanya diberi sanksi internal, tetapi juga mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Sayangnya, banyak kasus berhenti di tengah jalan karena korban enggan melanjutkan proses hukum. Rasa takut, ketidaktahuan prosedur, dan keinginan untuk “cepat selesai” sering membuat korban memilih berdamai, meski dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di sinilah pentingnya pendampingan bagi korban agar tidak sendirian menghadapi proses hukum.
Edukasi Konsumen dan Literasi Keuangan sebagai Benteng Pertama
Untuk mengurangi risiko terjebak dalam lingkaran kekerasan penagihan, edukasi konsumen menjadi benteng pertama yang harus diperkuat. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap pembiayaan kendaraan, termasuk skema STNK only, memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Membaca kontrak dengan teliti, bertanya jika tidak paham, dan menghitung kemampuan bayar secara realistis adalah langkah dasar yang sering diabaikan.
OJK bersama lembaga lain mendorong peningkatan literasi keuangan melalui berbagai kanal, mulai dari media massa, media sosial, hingga kegiatan tatap muka di komunitas. Pesan yang ingin ditekankan bukan hanya soal cara mengakses pembiayaan, tetapi juga hak dan kewajiban konsumen, serta cara mengadu ketika terjadi pelanggaran.
“Transaksi keuangan tanpa pemahaman adalah jalan pintas menuju masalah. Di sektor pembiayaan kendaraan, ketidaktahuan bisa berujung pada kehilangan aset, martabat, bahkan rasa aman di rumah sendiri.”
Desakan Revisi Skema dan Praktik Pembiayaan STNK Only
Meningkatnya kasus kekerasan penagihan pembiayaan STNK only memicu desakan dari berbagai pihak agar skema ini ditinjau ulang. Sebagian pakar menilai, model pembiayaan yang terlalu longgar di awal namun keras di belakang membuka ruang spekulasi dan praktik tidak sehat di lapangan.
OJK bersama asosiasi perusahaan pembiayaan didorong untuk menetapkan standar yang lebih ketat terkait penjualan produk pembiayaan kendaraan, termasuk kewajiban penjelasan lisan yang mudah dipahami, simulasi cicilan, serta informasi jelas mengenai konsekuensi gagal bayar. Transparansi biaya, bunga, dan denda juga menjadi sorotan, agar konsumen tidak merasa “terjebak” ketika mulai mengalami kesulitan bayar.
Di tengah kebutuhan masyarakat akan kendaraan dan akses pembiayaan yang mudah, keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan konsumen menjadi isu utama. Tanpa keseimbangan ini, kasus kekerasan penagihan akan terus berulang, menggerus kepercayaan publik terhadap industri pembiayaan secara keseluruhan.
Suara Korban dan Tuntutan Perubahan yang Lebih Berarti
Di balik angka dan regulasi, ada kisah nyata para korban yang berhadapan langsung dengan kekerasan penagihan. Ada yang kehilangan kendaraan tanpa berita, ada yang harus pindah rumah karena malu dan takut, ada pula yang mengalami gangguan kesehatan akibat tekanan berkepanjangan. Suara suara ini mulai mengemuka, baik melalui media maupun komunitas bantuan hukum.
Tuntutan mereka sederhana namun tegas. Penagihan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi, transparansi informasi harus menjadi standar, dan ketika terjadi pelanggaran, pelaku harus benar benar dihukum. Mereka juga berharap OJK tidak hanya hadir ketika ada laporan besar, tetapi aktif memantau pola penagihan di lapangan, terutama di wilayah dengan tingkat pembiayaan kendaraan yang tinggi.
Perubahan mungkin tidak terjadi dalam semalam. Namun, dengan sorotan yang semakin kuat dari OJK, media, dan masyarakat, ruang gerak bagi kekerasan penagihan pembiayaan STNK only diharapkan kian menyempit, memaksa industri untuk berbenah dan menempatkan martabat manusia di atas angka penagihan.
Comment